Demo AMK Menuai Protes Masyarakat Karo

KEBERATAN - Sejumlah warga desa Guru Singa,
Berastagi mengaku merasa keberatan
dengan aksi demo AMK dan PPM.

Berastagi - andalas Buntut aksi demo soal ijazah Bupati Karo, seribuan masyarakat desa Guru Singa Kecamatan Berastagi gerah dan mengecam ulah oknum segelintir masyarakat yang ditenggarai hanya untuk kepentingan pribadi. Mereka menuding aksi demo AMK teori pembusukan.

Aksi seperti itu (Aliansi Masyarakat Karo) hanya menghadang pembangunan. Kami seluruh masyarakat merasa keberatan, pembangunan terhambat. Hargailah hasil pilihan rakyat Tanah Karo.

Beri mereka waktu bekerja. "Masyarakat Tanah Karo rindu pembangunan nyata yang langsung menyentuh kepentingan rakyat, "ujar Selesai Gurusinga (52) didampingi Bp Meriahta Gurusinga (75) dan tokoh pemuda Asin Karo-karo (58), Musim Karo-karo, kepada wartawan, Rabu  (9/5) di desa Guru Singa, Berastagi.

Mari kita buka-bukaan, siapa yang menggelar demo soal ijazah bupati Karo, IS, CA, PT. Apa yang sudah diperbuat mereka terhadap Tanah Karo. Bahkan diantara mereka, adalah ikut sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi sewaktu hasil Pemilu Kada Karo digugat calon Bupati Karo Siti Aminah cs ke MK, ujar Gurusinga lantang sembari mengaku 1100 KK penduduk desa Gurusinga siap menghadang aksi demo AMK.

Ketiganya siapapun sudah tahu, apa dan bagaimana latar belakang mereka. Selaku putra asli daerah ini kami sangat keberatan dengan aksi mereka. Sepuluh pun ijazah, buat apa kalau tidak berkemampuan, dan tidak memiliki talenta jadi pemimpin. Artinya, sambung Selesai Gurusinga, kepemimpinan itu bukan menyangkut ijazah, tapi kemampuan dan tanggung jawab.

Walau demikian, prosesnya kemarin mulai dari KPU sampai di MK hingga keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) soal dugaan ijazah “palsu” Bupati Karo, diterbitkan Kapoldasu tanggal 19 Januari 2011 sudah melalui sejumlah tahapan dan proses yang ketat,  ketusnya.

Penyelidikan dihentikan lantaran tidak cukup bukti dan hal itu sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : K/33/I/2011/Ditrekrimum tertanggal 19 Januari 2011 yang ditanda tangani Wakil Direktur Ditreskrimum Poldasu, AKBP Mashudi, tuturnya.

“Sienggo enggo me, lanai bo kari nambahi cihona (yang sudah, sudahlah, tidak lagi nanti menambahi terang), ujarnya dengan dialek Karo. Kalau ada kelemahan atau kekurangan, itu yang perlu dikritisi secara konstruktif.

Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tanah Karo diminta bersinergi melaksanakan pembangunan daerah dan melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan janji-janji Pilkada sebelum menjabat.

‘’Apa yang diprogramkan semasa berkampanye dulu harus bisa direalisasikan dengan konsep nyata. Bupati, wakil bupati beserta para anggota dewan di Tanah Karo harus berkolaborasi dalam visi/misi pembangunan daerahnya, termasuk juga menetapkan APBD yang pro rakyat,” tegas mereka.

Tidak hanya soal demo AMK yang dikecam warga desa Guru Singa, Berastagi, demo PPM membuang sampah ke kantor dan rumah dinas Bupati Karo tidak luput disesalkan warga. “Mungkin apa yang kami sampaikan ini, sama dengan warga pedesaan lainnya di seluruh desa Tanah Karo. Kami keberatan Tanah Karo diobok-obok segelintir oknum masyarakat yang terkesan menghambat pembangunan,” ujarnya.

Tanggapan lebih ekstrim dikatakan rekannya, Asin Karo-karo. Kalau mau jadi oposisi ya jadilah “oposisi” tetapi oposisi tidak hanya sekedar tukang kritik, tukang protes, lebih dari itu. Kalau hanya sekedar tukang kritik, cari-cari kesalahan orang dan doyan protes, semua orang bisa dan akhirnya hanya punya nickname "asal tidak". Apapun keberhasilan orang lain, pasti tidak puas, ya karena hanya tukang kritik dan tukang protes. Janganlah timbulkan bara api di Tanah Karo Simalem ini, mari kita menciptakan demokrasi yang sehat.

“Tanah Karo membutuhkan kepemimpinan transformatif dan inovatif yang benar-benar sanggup memahami dan memecahkan aneka masalah rakyat. Mulai dari pendidikan, pertanian, kesehatan, infrastruktur berbasis pertanian maupun masalah-masalah lainnya membutuhkan kerja keras seluruh SKPD Pemkab Karo.

Berikanlah waktu bekerja bagi Bupati/Wakil Bupati DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dan Terkelin Berahmana yang merupakan hasil pilihan mayoritas rakyat Tanah Karo” lontarnya.

“Jadi saya mengharapkan bupati dan jajarannya melakukan verifikasi terkait hal-hal apa yang harus dilakukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Dan kepada SKPD karo juga harus bisa memberikan masukan kepada bupati secara akurat,” harap Musim Karo-Karo diamini rekannya.

Sumber